04
Nov '12

Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia (ID-IGF)

Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia (ID-IGF)
Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia (ID-IGF)
Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia (ID-IGF)

Dari seluruh rangkaian ngobrol-ngobrol sepanjang hari itu, saya merasa forum ini luar biasa, yang tadinya saya berpikir tata kelola ini adalah obrolan di level pemerintah dan swasta tapi ternyata civil society diikutsertakan, sehingga teman-teman semua bisa menyuarakan banyak hal. Kalo kata Mbak Shita, disinilah kita bisa menyuarakan, paling gak kita diajak untuk ngomong dan syukur bisa didengerin.

Dalam ID-IGF kemarin, gak cuma diskusi aja, tapi juga dikeluarkan deklarasi yang disebut Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia yang sama-sama dibaca, ditanda-tangani dan diusahakan untuk dilakukan. Berikut deklarasinya :

Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sumber daya Internet harus didayagunakan dan dikelola secara transparan, demokratis, multilateral oleh Multi Pemangku-Kepentingan. Pengelolaan ini berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan arus informasi dan pengetahuan, keamanan sistem dan data, akses yang terjangkau dan terjamin kemudahan serta ketersediaannya, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Kami, para pelaku Multi Pemangku-Kepentingan yang bertandatangan di bawah ini, mendeklarasikan untuk memulai proses Tata Kelola Internet di Indonesia dengan pendekatan Multi Pemangku-Kepentingan.

Implementasi dalam Deklarasi ini akan berjalan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

  1. Kebijakan: Kebijakan Internet adalah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bersama yang menentukan arah evolusi dan pendayagunaan Internet;
  2. Pengoperasian: Internet beroperasi di area yang sangat luas, diantaranya tetapi tidak terbatas, adalah perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan agar Internet bisa bekerja;
  3. Layanan: Produk layanan Internet sangat luas, diantaranya terdiri dari pendidikan, akses, penelusuran web, perdagangan secara elektronik, komunikasi elektronik, jejaring sosial, dan lain-lain;
  4. Standar: Standar Internet memungkinkan sistem yang memiliki interoperabilitas dengan bersama-sama mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa.

Proses komunikasi baik formal maupun informal dalam pembuatan konsensus kebijakan di Multi Pemangku-Kepentingan ini, menggunakan cara terbuka dengan beragam metode seperti diskusi langsung, forum publik, draft elektronik, penerbitan, dan lain-lain

Prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dalam Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia adalah:

  1. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945;
  2. Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku-Kepentingan;
  3. Tanggung jawab dari Negara;
  4. Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal;
  5. Sifat global dari Internet;
  6. Integritas dari Internet;
  7. Manajemen yang terdesentralisasi;
  8. Arsitektur yang terbuka;
  9. Netralitas jaringan;
  10. Keberagaman budaya dan bahasa.

Dengan semangat kerja sama, kami semua berkomitmen untuk melaksanakan isi deklarasi ini dengan sungguh-sungguh.

Jakarta, 1 November 2012

Kika : Frans (Papua), Tuteh (Ende), Ipul (Makasar), Saya, Muda (Aceh), Dwi (Pontianak)

Hasil dari ID-IGF hari itu akan disampaikan ke Forum Tata Kelola Internet atau Internet Governance Forum (IGF) internasional di Baku Azerbaijan, 6-9 November 2012. Selain itu juga untuk menyiapkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah IGF 2013 di Bali.